Anggota Komisi III DPR RI, Adies Kadir menilai Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) harus segera dilengkapi sarana dan prasarananya.Termasuk pembangunan markas atau kantor pusatnya di Jakarta. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat dengar pendapar (RDP) Komisi III dengan BNPT di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta, Rabu (13/4).

“Selama ini BNPT tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Bagaimana BNPT bisa bekerja dengan maksimal. Kalau begini saya malah melihat BNPT jadi seperti tambah butuh. Saya berharap agar semua sarana dan prasarana yang mendukung kerja BNPT bisa dipenuhi, termasuk gedung sebagai markas BNPT,”ungkap Adies.

Dalam penjelasannya, Kepala BNPT, Komjen Tito Karnavian berharap agar DPR menyetujui penyediaan pusat krisis atau krisis center yang akan didirikan di Jakarta. Mengingat sampai hari ini BNPT tidak jua memiliki markas di Ibukota.

“Selama ini BNPT menggunakan gedung yang ada di Sentul, Bogor sebagai kantor pusat. Padahal, lanjut Tito, bangunan tersebut merupakan sarana latihan dan tempat deradikalisasi gerakan teroris. Hal itu menyulitkan kami jika ingin mengundang pemangku kebijakan. Termasuk menyulitkan partner luar negeri BNPT,”papar Tito.

Di sisi lain, Adies juga mempertanyakan penyebab kelompok terorisme Santoso di Poso yang tidak juga ditangkap. Pasalnya sejak satu setengah tahun yang lalu Komisi III menggelar RDP dengan BNPT yang diungkapkan selalu kelompok tersebut namun hingga hari ini tidak pernah selesai.

Bahkan dari pemberitaan media massa ia mengetahui bahwa keberadaam kelompok terorisme Santoso sudah terdesak, anggotanya yang tersisa hanya 36 orang. Namun hingga kini belum jua bisa diselesaikan. Ia berharap agar keterbatasan sarana dan prasarana tidak dijadikan alasan BNPT untuk memberikan yang terbaik bagi negara. (ayu)/foto:andri/parle/iw.